Kembangkan Potensi Energi Terbarukan, Pemkab Tanah Datar Koordinasi ke Pusat

Kembangkan Potensi Energi Terbarukan, Pemkab Tanah Datar Koordinasi ke Pusat
SuhaNews – Untuk mengembangkan potensi energi baru terbarukan, pemerintah kabupaten Tanah Datar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, diantaranya Kementerian Investasi BKPM dan irjen BAKEUDA RI.

Untuk itu, dalam menentukan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor agar tidak melanggar aturan dan sekaligus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Bupati Richi Aprian didampingi Kepala Dinas PMTSP Naker Zarratul Khairi, Kepala dinas PUPR Thamrin, Kepala Bagian Hukum Audia Safitri, Kepala Bagian Pemerintahan Abduramanhadi, Kabid Pendapatan non PBB Frenki Adi Tama beserta rombongan, Kamis (24/6) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Investasi/BKPM, di Jakarta.

Kedatangan Wakil Bupati bersama rombongan ke Kementerian Investasi BKPM disambut langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian investasi/BKPM Ir. Yuliot.

Pada waktu itu Wabup Richi menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pola kerjasama bidang EBT antara Pemkab Tanah Datar dengan investor sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Insyaallah di kabupaten Tanah Datar direncanakan ada dua kegiatan pembangunan sektor EBT, yang tujuan utamanya jelas untuk meningkatkan PAD kabupaten Tanah Datar. Namun kita tentu harus menentukan pola kerjasama yang sesuai aturan dengan investor, sehingga dari hasil kerjasama tersebut menjadi pendapatan yang sah secara aturan,” ungkap Richi.

Wabup Richi menambahkan, adapun dua pembangunan yang akan dilaksanakan di bidang EBT yakni yang pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lintau II yang berlokasi di nagari Lubuk Jantan kecamatan Lintau Buo Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak.

Menanggapi apa yang disampaikan Wabup, Ir. Yuliot selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/BKPM menyambut baik rencana yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Datar.

BACA JUGA  Bimbingan Konseling Masuk dalam 20 Prodi Terbaik UNP

“Saya mengapresiasi Pemkab Tanah Datar yang telah berkoordinasi dengan kami sebelum melaksanakan kerjasama dengan investor, hal ini tentu demi menghindari pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan yang berlaku,” ujar Yuliot yang juga merupakan putra Tanah Datar.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan khususnya di kabupaten Tanah Datar. “Sebut saja bidang pariwisata dan juga bidang EBT yang disampaikan bapak Richi tadi, namun potensi ini tentu harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Terakhir, sebagai salah seorang putra Tanah Datar Yuliot berharap semua potensi yang ada di Tanah Datar dapat dikelola dengan tepat oleh pemerintah, sehingga bisa meningkatkan PAD.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama investor berencana akan melakukan pembangunan dibidang Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu pembangunan Pembangki Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lintau dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak. Sebelum melakukan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan regulasi dan pola kerjasama yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Richi Aprian bersama pimpinan organisasi perangkat daerah terkait saat melakukan koordinasi ke Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah ( BAKEUDA) Kementerian Dalam Negeri RI, Jumat (25/6) di Jakarta.

Kunjungan Wakil Bupati Richi Aprian didampingi Kepala Dinas PMTSP Naker Zaaratul Khairi, Kepala Dinas PUPR Thamrin, Kepala Bagian Hukum Audia Safitri, Kepala Bagian Pemerintahan Abduramanhadi, Kabid Pendapatan non PBB Frenki Adi Tama beserta rombongan disambut Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah ( BAKEUDA) Kemendagri RI diwakili Budi Ernawan Pimpinan Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I.

“Pemerintah kabupaten Tanah Datar ditawarkan untuk dua kegiatan pembangunan di sektor EBT oleh investor dengan keikutsertan 2 persen, dengan harapan berkontribusi terhadap perekonomian daerah salah satunya PAD, untuk kelancaran pembangunan tentunya ada regulasi aturan yang berlaku agar tercapai tujuan menjadi pendapatan yang sah, untuk itu kehadiran kami disini ingin mendiskusikan hal tersebut dan ini yang perdana di laksanakan di Tanah Datar “, ungkap Wabup.

BACA JUGA  Tanah Datar Gelar Rapat Persiapan Musrenbang Nagari Tahun 2021

Lebih lanjut, Wabup Richi sampaikan apakah ada pihak swasta bekerjasama dengan pemkab dalam suatu bidang usaha yang bergerak di bidang ETP ini dan pola investasi seperti ini baru bagi pemkab Tanah Datar, untuk itu kami harapkan apa langkah langkah yang akan dilakukan.

Kembangkan Potensi Energi Terbarukan, Pemkab Tanah Datar Koordinasi ke Pusat 1

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Budi Ernawin katakan pihak swasta boleh melaksanakan kerjasama dengan pemkab, akan tetapi tentunya sesuai aturan yang berlaku dan atas kesepakatan bersama, apalagi ini menyangkut peningkatan perekonomian disektor Pendapatan Asli Daerah yang sah dari keuntungan yang di janjikan.

Untuk menjalin kerjasama dengan investor, urai Budi, aturan yang akan diterapkan tentu merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebelumnya Ia juga sambut baik kehadiran Wakil Bupati dan jajaran. “Saya menyambut baik dan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Tanah Datar yang telah melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kerjasama dengan investor agar tidak terjadi hal melanggar aturan yang berlaku,” kata Budi Ernawin.Rel

Berita Terkait :

potensi potensi potensi potensi potensi 

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakAdelita, Yatim Piatu ini Jadi Jamaah Haji Termuda
Artikulli tjetërTinggalkan Liverpool, Sadio Mane Berlabuh di Bayern Munich