Ketika Negara Gemar Berutang, Mengapa Rakyat yang Harus Membayar?

Oleh YURNALDI, Pemimpin Redaksi

Ada pertanyaan sederhana yang sering muncul di warung kopi, pasar, hingga media sosial: jika negara terus menambah utang dan kemudian menaikkan berbagai jenis pajak serta pungutan, mengapa yang harus menanggung akibatnya justru rakyat?

Pertanyaan itu mungkin terdengar populis, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan yang sangat rasional.

Di dalam rumah tangga, seseorang yang penghasilannya terbatas tentu akan berpikir berkali-kali sebelum berutang. Jika terpaksa berutang, pinjaman itu digunakan untuk hal produktif yang menghasilkan pendapatan baru. Tidak mungkin seseorang terus membeli barang mewah dengan utang, lalu membebankan cicilannya kepada tetangga.

Logika yang sama seharusnya berlaku dalam pengelolaan negara.
Utang bukanlah dosa. Hampir semua negara di dunia berutang.

Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya utang, melainkan untuk apa utang itu digunakan dan siapa yang akhirnya menanggung bebannya.

Masalah muncul ketika utang terus bertambah, sementara rakyat merasakan hidup semakin berat. Pajak naik, tarif layanan meningkat, iuran bertambah, biaya pendidikan dan kesehatan terus merangkak, sementara kesejahteraan tidak tumbuh secepat beban yang harus dipikul.

Di sinilah publik mulai bertanya: apakah negara sudah lebih dulu berhemat sebelum meminta rakyat berkorban?

Pertanyaan tersebut sangat wajar. Rakyat melihat gedung-gedung pemerintahan megah. Kendaraan dinas terus berganti. Perjalanan dinas tetap ramai. Kegiatan seremonial berlangsung sepanjang tahun. Studi banding dilakukan ke berbagai daerah bahkan luar negeri. Anggaran rapat, konsultasi, dan berbagai fasilitas pejabat masih tergolong besar.

Sementara itu, ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan, yang pertama kali dicari adalah kantong rakyat.

Ada kesan yang sulit dibantah: penghematan selalu dimulai dari bawah, bukan dari atas.

Padahal dalam manajemen apa pun, langkah pertama ketika menghadapi tekanan keuangan adalah memangkas pengeluaran yang tidak penting. Bukan langsung menambah beban kepada pihak lain.

Yang lebih menarik, berbagai negara maju justru memberi contoh berbeda.
Di sejumlah negara, jabatan publik dipandang sebagai amanah, bukan sarana memperoleh fasilitas berlebihan. Pengawasan terhadap penggunaan uang negara sangat ketat.

Perjalanan dinas dibatasi. Pengadaan fasilitas dilakukan secara efisien. Setiap sen uang publik dipertanggungjawabkan secara rinci.

Memang tidak semua negara menerapkan sistem wakil rakyat tanpa gaji. Sebagian besar tetap memberikan gaji dan tunjangan. Namun yang membedakan adalah tingkat akuntabilitasnya.

Publik tahu berapa penghasilan mereka, apa pekerjaannya, bagaimana kinerjanya, dan apa hasil yang diberikan kepada masyarakat.

Di Indonesia, yang sering menjadi sorotan bukan hanya besarnya penghasilan pejabat dan wakil rakyat, melainkan kesenjangan antara fasilitas yang diterima dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

Rakyat sulit menerima ketika mendengar anggaran negara terbatas, tetapi pada saat yang sama masih menemukan pemborosan di berbagai sektor.

Masalah lain yang perlu dikritisi adalah cara mengukur keberhasilan pembangunan.

Terlalu lama kita terjebak pada logika bahwa semakin banyak program berarti semakin sukses. Semakin besar proyek berarti semakin hebat. Semakin besar anggaran terserap berarti semakin baik.

Padahal ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya program, melainkan manfaatnya.

Negara tidak membutuhkan seratus program yang menghabiskan triliunan rupiah tetapi minim dampak. Negara membutuhkan program yang tepat sasaran, efisien, dan benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat.

Jangan sampai pemerintah bangga meluncurkan banyak proyek, sementara generasi berikutnya harus membayar utang yang ditinggalkan.

Karena pada akhirnya, utang negara bukan dibayar oleh menteri. Bukan dibayar oleh anggota DPR. Bukan dibayar oleh pejabat yang menandatangani proyek.

Utang negara dibayar oleh rakyat melalui pajak.
Dibayar oleh pedagang kecil yang membayar PPN saat berbelanja.

Dibayar oleh petani yang membeli pupuk.
Dibayar oleh guru, nelayan, sopir, buruh, pegawai, dan pelaku UMKM.

Bahkan dibayar pula oleh anak-anak yang hari ini masih duduk di bangku sekolah melalui pajak yang akan mereka bayarkan di masa depan.

Karena itu, setiap tambahan utang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati.
Setiap rupiah pinjaman harus dapat dijelaskan manfaatnya kepada publik.
Setiap proyek harus terbuka.
Setiap pemborosan harus dihentikan.
Dan setiap pejabat harus memberi teladan hidup sederhana sebelum meminta rakyat berhemat.

Negara yang sehat bukanlah negara yang paling banyak berutang.
Negara yang sehat adalah negara yang mampu mengelola uang rakyat secara bijaksana, mengendalikan pengeluaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar daripada beban yang ditinggalkannya.

Sebab tidak ada gunanya membangun istana yang megah jika fondasinya adalah utang yang harus dibayar oleh generasi mendatang.

Dan tidak ada kebijakan yang lebih berbahaya daripada membiasakan hidup besar pasak daripada tiang, lalu mengirim tagihannya kepada rakyat.

Baca Juga :

• Sepaket Mpekmpek, Seribu Cerita