Padang Bentuk Relawan Peduli Perempuan dan Anak,

padang
SuhaNews — Pemerintah Kota Padang membentuk Relawan Peduli Perempuan dan Anak dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya karena skhir-akhir ini perempuan dan anak menjadi objek kekerasan.

Relawan peduli tersebut dikukuhkan Wali Kota Padang, Senin (1/11/2021). Sebanyak 104 relawan dikukuhkan di Balaikota Padang.

“Relawan ini merupakan aktivis terbaik yang dipilih oleh kecamatan dan kelurahan yang juga sebagai aktivis pada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),” kata Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Editiawarman saat mewakili wali kota pada pengukuhan tersebut.

Lebih jauh dikatakannya, relawan ini dibentuk dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Apalagi selama ini Pemko Padang berusaha memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak korban kekerasan, hingga kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui keterlibatan dan peran aktivis.

Editiawarman menilai, perlu dilakukan upaya pencegahan agar anak tidak melakukan tindak pidana. Disamping untuk mencegah anak menjadi korban, juga mencegah anak tidak berkonflik dengan hukum, sehingga keterlibatan masyarakat dengan menyentuh keluarga-keluarga sangat diharapkan. Keluarga pun harus mendukung upaya perlindungan, karena dukungan keluarga, kasus kekerasan dapat terungkap.

“Upaya dalam mengatasi masalah tersebut adalah untuk mengubah pola pikir, dan pola perilaku masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubahnya. Semoga para relawan yang kita kukuhkan pada hari ini tetap bersemangat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan,” harapnya.

Editiawarman berharap, Relawan Peduli Perempuan dan Anak Dari Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya melakukan sejumlah kegiatan. Seperti pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait isu perlindungan perempuan dan anak, dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai lembaga yang ada di kelurahan. Seperti dengan lurah, RT, RW, LPM, PKK, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya.

BACA JUGA  Berprestasi di PON XX Papua, Wako Hendri Septa Berikan Reward

“Relawan harus mengetahui hak-hak korban kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PKDRT agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Demikian pula tata cara atau proses pengaduan dan laporan terjadinya kekerasan, juga harus diketahui oleh semua relawan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Nurhayati menyebut tujuan penting dikukuhkannya relawan tersebut agar masyarakat mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu juga agar terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi perempuan dan anak. Rel

Berita terkait:

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaWisatawan Nikmati Atraksi di Dam Terowongan Air di Nagari Salido Sari Bulan
Artikel berikutnyaWalikota Genius Telusuri Aliran Sungai Batang Mangau di Desa Rambai