Padang, SuaNews | Pemerintah Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Provinsi Sumatera Barat menyepakati pendanaan bersama (joint funding) untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko, Kamis (6/8/2026) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat.

“Pemko Payakumbuh mendukung pengembangan Trans Paliko karena transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat,” ujar Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda.

Baca juga: Ini Perusahaan Bus Yang Dipercaya jadi Angkutan Haji 2026 di Sumbar

Transportasi umum, jelas Rida,  merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko.

Selain menyiapkan pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk mendukung operasional Trans Paliko.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) ,

“Pemko Payakumbuh merencanakan pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan, Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko,” tambah Rida.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan kehadiran angkutan massal diharapkan menyediakan pilihan mobilitas yang lebih efisien sekaligus mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

“Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat,” kata Rajman Sunardi.

Menurut Rajman, Dishub Payakumbuh saat ini tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan dan menguji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar. Hasil kajian tersebut akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko.

“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Rajman juga mengatakan perhitungan kapasitas angkut harus dilakukan secara cermat karena jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta kebutuhan subsidi.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko.

“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.

Untuk mempercepat proses tersebut, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing sehingga koordinasi lintas daerah memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” tandas Adib Alfikri. (*)

Baca juga: Vircansa Masih Pilihan Utama, Miyor dan Kamikho jadi Angkutan Haji 2026