PTT dan Tenaga Kontrak di Pemkab Agam Tak Terima THR

kontrak
Sekda Agam, Edi Busti beri penjelasan terkait THR
Lubuk Basung,SuhaNews  – Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam tak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.

“Dasar pembayaran THR kepada aparatur negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ketigabelas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan,” ujar Sekretaris Daerah, Drs. H. Edi Busti, M.Si, Senin (25/4).

Baca juga: 223 Guru PAI Honorer di Kabupaten Solok Terima THR

Dasar hukum kedua, jelasnya Edi Busti, Surat Edaran Mendagri nomor 900/2069/Sj268/444/Sj tentang pemberian THR dan gaji ketigabelas yang bersumber dari APBD 2022.

“Pada Pasal 16 PP Nomor 16 Tahun 2022 anggaran pelaksanaan peraturan pemerintah ini yang bersumber dari APBD 2022 diperuntukan bagi tujuh kategori,” jelas Edi Busti,

Adapun tujuh kategori itu, PNS dan calon PNS yang bekerja di instansi daerah, PPPK yang bekerja di instasi daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Selanjutnya pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Tujuh kategori tersebut juga dituangkan pada Surat Edaran Mendagri nomor 900/2069/Sj268/444/Sj tentang pemberian THR dan gaji ketigabelas yang bersumber dari APBD 2022 pada Poin 2.

Disebutkan sekda, posisi PTT dan Tenaga Kontrak tergolong pada pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah.

“Jika merujuk pada PP dan SE tersebut, PTT dan Tenaga Kontrak yang menerima THR dan gaji ketigabelas adalah yang bertugas di instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,” terang sekda.

BACA JUGA  Sekda Agam Pimpin Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan 2021

Sedangkan instansi pemerintah di Kabupaten Agam sambungnya, yang menerimakan pola pengelolaan keuangan BLUD hanya RSUD dan Puskesmas.

“Jadi berdasarkan kedua aturan tersebut, PTT dan Tenaga Kontrak di RSUD dan Puskesmas yang bisa menerima THR dan gaji ketigabelas pada lebaran tahun ini,” sebutnya.

Terkait tidak menerimanya THR dan Tenaga Kontrak di luar BLUD itu, pihaknya mengaku prihatin. Namun, pihaknya juga tidak bisa berbuat sesuatu lantaran dibatasi oleh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Meski begitu, pihaknya juga tidak menutup mata terhadap kesejahteraan PTT dan Tenaga Kontrak yang bertugas di instansi pemerintah daerah yang belum BLUD.

Dikatakan, bahkan untuk tahun ini sebenarnya Pemkab Agam sudah mengalokasikan honorarium untuk PTT dan Tenaga Kontrak untuk 14 bulan.

“Pada DPA-SKPD tahun 2022 sudah dialokasikan honorarium sebanyak 14 bulan bagi PTT dan Tenaga Kontrak,” sebutnya. (Depit)

Baca juga: Tuntut Gaji dan THR, Karyawan PT. Bumi Sarimas Indonesia Unjuk Rasa

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakLibur Idul Fitri, Pesisir Selatan Benahi Kawasan Wisata
Artikulli tjetërMawardi Roska: Jangan Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran