Lubuk Basung, SuhaNews – Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, Dt. Parpatiah menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Kabupatan Agam, Senin (17/1) di Aula Utama DPRD Agam. 

Rapat Ranperda Hari Jadi Kabupaten Agam itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman.

Baca juga: Bupati Epyardi Asda Berikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Kab Solok

Wakil bupati menyampaikan penjelasan tentang alternatif lain terkait hari jadi Kabupaten Agam. Disebutkan, berdasarkan penelitian akademis Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas ditemukan 21 alternatif.

“29 Januari 1665 merupakan tanggal yang memiliki otentisitas dan kredibilitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,” jelas Irwan Fikri Dt. Parpatiah

Jika ada pendapat lain yang didukung dengan bukti kredibel sebagai alternatif hari jadi Agam, tambah Irwan Fikri Dt. Parpatiah, maka hal itu dapat dibahas dalam tahapan selanjutnya.

Alasan logis pemilihan peristiwa 29 Januari 1665 sebagai hari jadi Kabupaten Agam adalah terkait peristiwa penyerangan pabrik VOC milik Belanda.

“Selain memiliki otentisitas dan kredibiltas secara akademis, peristiwa tersebut juga menggambarkan semangat juang masyarakat Agam yang pantang menyerah,” terangnya.

Penelusuran dan penggalian data yang didasarkan pada nilai-nilai adat terangnya, perlu dilakukaan koordinasi dengan Pusat Studi Kajian Humaniora Universitas Andalas. Tidak tertutup kemungkinan kerjasama dengan pihak lain.

Sementara pelibatan pihak lain dalam penetapan hari jadi Kabupaten Agam, wakil bupati menyebut hal itu telah dilakukan melalui kegiatan FGD.

“Namun, jika diperlukan penghimpunan kembali saran dan masukan masyarakat, hal ini dapat kita lakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ucapnya menjawab Fraksi PPP.

Wakil Bupati juga menjawab Fraksi PBB, Hanura, Berkarya soal alternatif hari jadi Kabupaten Agam berdasarkan peristiwa kedatangan Datuak Rajo Agam, Datuak Rajo Endah, Datuak Rajo Api dan Datuak Rajo Basa pada 1160 Masehi.

“Peristiwa tersebut hanya memuat tahun kejadian tanpa dilengkapi tanggal dan bulan kejadian, sehingga alternatif tersebut memiliki kelemahan dari segi pembuktian secara akademis,” ujarnya. (*)

Baca juga: 5 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Perubahan APBD Padang Panjang