Bahas Pilkada, PJS Walikota Solok Vicon dengan Mahfud MD

pilkada
SuhaNews. Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Solok Asben Hendri,SE,MM mengikuti video conference (vicon) dalam rangka melaksanakan kampanye pilkada serentak 2020, Bertempat di Ruang Rapat Walikota Solok, Jum’at (2/10).

pilkada

Turut hadir, Dandim 0309/Solok Letkol Arm Reno Triambodo, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Kakan Kesbangpol Kota Solok Drs. Fidliwendi Alfi, Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Hendri, M.Si dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nurzal Gustim, SSTP,M.Si.
Vicon itu, terhubung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, Plh.Ketua KPU RI Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan, Serta para pejabat terkait dan kepala daerah peserta pilkada serentak.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, secara umum dalam minggu pertama ini, proses kampanye secara berjalan lancar. Kuncinya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan agar wabah Covid-19 ini tidak bertambah besar.

Pemerintah tidak membolehkan kerumunan lebih dari 50 orang. Adapun kerumunan sebanyak 50 orang tersebut dibolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Proses pilkada tidak ditunda, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Meskipun saat saat ini kampanye memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Diminta kepada Polri untuk dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kedepan, kita akan semakin mengintensifkan dialog-dialog dan mengikutsertakan ormas-ormas, agar dapat menyatukan persepsi dan menyukseskan pilkada nanti,” ujar Mahfud MD.

Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, KPU telah melakukan langkah diantaranya ketegasan menindak jika terjadi pelanggaran, mendorong paslon menaati aturan kampanye, pemantauan lebih intensif lagi, bimbingan teknis juga lebih intensifkan lagi, optimalisasi pemanfaatan media sosial yang bisa di akses oleh daerah.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kendala dan hambatan pelaksanaan pokja di daerah ialah belum serentaknya pembentukan pokja di daerah, keterbukaan anggaran, penafsiran yang berbeda dalam hal kewenangan atau tanggung jawab, keterbatasan SDM serta pola koordinasi belum maksimal. Rel | Moentjak

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...