Arosuka, SuhaNews – Bupati Solok Epyardi Asda dan bupati/walikota mengikuti rakor bersama Gubernur Sumbar, Menteri Dalam Negeri secara virtual tentang peran Gubernur sebagai wakil pemerinta pusat dan percepatan penegasan batas daerah, Jumat (30/4) di kediaman pribadi Bupati Solok di Nagari Singkarak.

Bupati Solok H. Epyardi Asda, didampingi oleh Askor Ekbangkesra Drs. Medison, MM, Kepala Barenlitbang Erizal, SE. MM, Kepala DPMPTSP NAKER Drs. Kennedy Hamzah, Kepala DLH Drs. Bakhrizal Bakti,  Kepala PUPR Syaiful, ST. MT, Kabag Umum Indra Mukhsis, Kabag Pemerintahan diwakili oleh Agung Satria MTD, S.IP, M.Si, dan Kabag Humas Syofiar Syam, S.Sos, M.Si.

Baca juga: Wawako Ikuti Verifikasi Virtual, Kota Solok Kandidat Penerima Penghargaan APE

“Rakor ini sebagai Follow up dari pembangunan Cipta kerja Presiden yakni bisa menciptakan dan menampung tenaga kerja yang lebih banyak,” ujar Mendagri, Tito Karnavian.

Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, jelas Tito Karnavian, berimbas pada APBN/APBD di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena itu dibutuhkan peran swasta dan investor untuk menopang kondisi ini.

Untuk menarik minat Swasta/Investor, jelas Mendagri, harus didukung dengan suasana yang kondusif, adanya kepastian hukum, reformasi birokrasi berupa penyederhanaan birokrasi dalam bentuk Perizinan, pemangkasan jabatan struktural dengan memperbanyak jabatan fungsional dan kemudahan berusaha.

“Salah satu problem pelaksanaan kemudahan berusaha saat ini adalah belum adanya kejelasan batas Wilayah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tata ruang/RTRW untuk Investasi,” tambah Mendagri Tito Karnavian.

Perpres No. 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah dengan tujuan agar pertumbuhan Investasi meningkat di Indonesia jelas sangat dibutuhkan.

“Gubernur/Bupati/Walikota agar membentuk Tim sebagai tindak lanjut dari amanat yang tercantum dalam Perpres tersebut,” pinta Mendagri.

Gubernur sbg wakil pemerintah pusat di daerah, tambah Tito, agar berperan dalam hal penyelesaian permasalahan batas wilayah,  begitu juga dengan Bupati/Walikota. (Wewe)

Baca juga: Pemkab Tanah Datar dan BPJS Gelar Forum Kemitraan serta Forum Komunikasi