Arosuka, SuhaNews – Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar mengikuti Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 melalui Vidcon dari : Islamic Center Koto Baru, Selasa, 20 Desember 2022.

Acara ini dipusatkan di di Gedung Thamrin Nine  Ballroom Jakarta, yang dihadiri secara langsung Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian,  Menteri PPN/Kepala Bapernas  Suharso Monoarfa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Hari Anti Korupsi, Empat Nagari Terima Penghargaan daru Kejaksaan Negeri Sijunjung

Sementara Bupati Solok didampingi oleh Ketua TP-PKK Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, – Asisten I  Drs. Syahrial, MM.,Inspektur Daerah Fidriati Ananda, SE, Ak, dan Perwakilan OPD.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa Peluncuran aksi ini merupakan wujud komitmen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

“Dalam menyusun aksi PK, Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM,” jelas Firli Bahuri.

Stranas PK pada periode 2021-2022, jelas Firli Bahuri, telah melaksanakan 3 fokus area dengan 12 pelaksanaan aksi. Tiga Fokus Area yakni Perijinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan 12 Pelaksanaan Aksi yakni Kepastian dan Percepatan Perijinan SDA melalui implementasi kebijakan satu Peta, Perbaikan Integrasi Data Ekspor Impor pada Kualitas Pangan dan Kesehatan, Pemanfaatan Data beneficial ownership/Penerima manfaat Untuk Penanganan Perkara Perijinan Pengadaan Barang dan Jasa, Percepatan Proses Perencanaan dan Penganggaran berbasis elektronik penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik, peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan Negara bukan pajak dan cukai.

Selanjutnya, pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral, peningkatan layanan dan pemangkasan birokasi tata laksana di kawasan Pelabuhan,  penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah, percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, penguatan integritas aparat penegak hukum.

“Stranas PK pada periode 2023-2024 telah menambahkan sejumlah 3 (tiga) aksi sehingga saat ini ada sebanyak 15 pelaksanaan aksi,” tambah Firli Bahuri.

Adapun ketiga aksi tersebut yakni Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi,  Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa dan Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sejatinya adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia,” tambah Ketua KPK. (Wewe)

Baca juga: Desa Anti Korupsi, Nagari Kamang Hilia Jadi Percontohan Nasional