Bupati Solok Sampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

51
Solok
Bupati Solok Sampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 kepada DPRD
Arosuka, SuhaNews – Bupati Solok, H. Gusmal menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok 2019 dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Rabu (1/7/2020). di Arosuka.
Sidang Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal dan dihadiri oleh Bupati Solok H. Gusmal, Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Aswirman, dan SKPD dilingkup Pemkab Solok.

“Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Bupati Solok, H. Gusmal.

Permendagri ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Untuk Pendapatan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.282.592.257.180,29, terealisasi sebesar Rp1,254.704.484.574,82 atau 97,83%,” jelas Gusmal.

Pendapatan Daerah itu, jelas Bupati, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Pendapatan  Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan sebesar 96,32%, yang terdiri atas Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 104,98%.

“Beberapa jenis Pajak Daerah realisasinya tinggi, diantaranya Pajak Restoran terealisasi 144,34%, Pajak Penerangan Jalan terealisasi 104,01%, Pajak Air Tanah terealisasi 106,30% dan BPHTB terealisasi 145, 42%,” urai Gusmal.

Sementara Retribusi Daerah realisasi sebesar 76,17%.   Realisasi Pendapatan Retribusi yang rendah adalah Retribusi Jasa Usaha terealisasi 56,09% dan Retribusi Perizinan tertentu terealisasi 68,78%..

Sedangkan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terealisasi  99,88%.  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar hampir 100,00% adalah dividen dari Bank Nagari berdasarkan Keputusan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

“Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terealisasi sebesar 96,24%,” tambah Gusmal.

PAD ini, papar Gusmal, diterima dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil pengelolaan  Dana bergulir dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Pendapatan BLUD.

“Pelaksanakan APBD Tahun 2019 telah telah diperiksaatau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” jelas Gusmal.

Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak, dan dukungan DPRD, Permerintah Daerah Kabupaten Solok kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk ketiga kalinya  secara berturut turut.

“Kita berharap Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Solok dapat mempertahankan predikat WTP,” ujar Gusmal.

“Wujud nyata  Pengelolaan Keuangan tercermin dalam pencapaian Pilar-Pilar Pembangunan Kabupaten Solok,” ujar Gusmal.

Dalam pembangunan Bidang Pendidikan, Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Solok meningkat dari angka 7,60 pada tahun 2018 menjadi 7,84 pada tahun  2019. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pendidikanjuga meningkat.

Hal ini dibuktikan dengan naiknya nilai rata-rata hasil ujian sekolah baik tingkat SD sederajat, maupun tingkat SMP sederajat.  Untuk tingkat SD tahun 2018 nilai rata-rata ujian sebesar 70,62 meningkat tahun 2019 menjadi 73,68.

Sedangkan untuk tingkat SMP, nilai rata-rata nilai ujian tahun 2018 sebesar 48,71 meningkat menjadi 50,25 di tahun 2019.

Dalam pembangunan bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup meningkat dari angka 67,95 pada tahun 2018 menjadi 68,34 pada  tahun 2019.

Sementara dalam bidang Ekonomi Kerakyatan, secara signifikan telah mampu menekan angka pengangguran. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka berada angka 5,92, berhasil ditingkatkan 1,27 angka menjadi 4,65 di tahun 2019.

solokSedangkan dalam Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih “Good and clean Governance”, Pemerintah Daerah juga terus mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2018 adalah 3,14 dan telah meningkat menjadi 3,35 sampai dengan tahun 2019.

Akuntabilitas Kinerja Instänsi Pemerintah tahun 2019 memperoleh predikat B dengan nilai 65,80, naik 3,27 poin. Pada tahun  2018 memperoleh nilai 62,53.

“Penílaian terhadap Akuntabilitas Kinerja ini langsung dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,” pungkas Bupati Solok, Gusmal. Wewe

Baca Juga:

Facebook Comments

loading...