DPRD Sahkan Perda APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2021

tanah
Batusangkar, SUhaNew – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2021 disahkan menjadi Perda APBD 2021 dalam rapat paripurna Senin (30/11/2020) di ruang rapat DPRD setempat.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dipimpin Ketua Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan dihadiri Pjs. Bupati Erman Rahman, 26 anggota DPRD, Forkompinda, Sekda Irwandi, Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun dan kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Saidani mengatakan pelaksanaan perumusan hasil pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah menghasilkan kesepakatan bersama dengan Pemkab Tanah Datar.

“Untuk besaran pendapatan disepakati Rp.1.300.353.564.926,-, besaran belanja disepakati Rp.1.350.291.099.926,-, besaran belanja modal disepakati Rp.172.381.428.659,-, sementara untuk belanja tak terduga Rp.9.093.000.000,- besaran belanja transfer sebesar Rp.93.397.867.558,- dan untuk pembiayaan dengan jumlah pembiayaan nettonya Rp.49.937.535.000,-” ujar Saidani.

Anggaran untuk 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jelas Saidani, terjadi penambahan ataupun pengurangan anggaran dari yang diajukan masing- masing OPD.

“Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terjadi penambahan sebesar Rp.147.341.727.700,- dari sebelum pembahasan sehingga menjadi Rp.449.306.977.818,-, sementara Sekretariat Daerah sebelum pembahasan diajukan Rp.50.323.883.300,- berkurang Rp.1.227.294.600,- sehingga disepakati Rp.49.096.588.700,-,” terangnya.

Dalam pembahasan ini, 8 fraksi DPRD Tanah Datar dapat menerima dan menyetujui Ranpeda ini ditetapkan menjadi Perda.

Sementara itu Pjs. Bupati Erman Rahman mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang mampu merampungkan Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama kita semua, terutama DPRD dan tim anggaran Pemkab, sehingga seluruh masukan, usulan dan juga kritik telah ditindaklanjuti, sehingga menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan Tanah Datar ke depannya,” katanya.

Untuk mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pjs. Erman Rahman meminta kepada kepada seluruh ASN untuk melaksanakan tiga poin penting.

“Seluruh ASN kiranya melaksanakan pembangunan dengan ikhlas dan tekad untuk sejahterakan masyarakat, ASN dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada peraturan perundang berlaku serta menjadikan saran dan rekomendasi KPK RI dan aparatur pengawas menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan ke depannya.

“Diharapkan seluruh ASN tidak ada yang tersangkut kasus dan berurusan dengan hukum,” tukas Erman Rahman. (Dajim)

Baca juga:

Facebook Comments

loading...