FKUB Bukittinggi Survey Kelayakan Perubahan Status Musala Aqabah

FKUB Bukittinggi Survey Kelayakan Perubahan Status Musala Aqabah
Bukittinggi, SuhaNews.  Pengurus FKUB Kota Bukittinggi H. Gazali (Sekretaris) dan H. Zulfikar (Koordinator Kerukunan) melakukan survey kelayakan Mushalla Aqabah menjadi Masjid Kampus Aqabah yang berlokasi di Jl. ST. Syahrir Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, Jum’at ( 09/07).

Sekretaris FKUB Kota Bukittinggi  H. Gazali mengatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat kelayakan Mushalla Aqabah menjadi Masjid Kampus Aqabah yang berlokasi di Jl. ST. Syahrir Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi sesuai dengan SKB tiga Menteri terkait pendirian Rumah Ibadah.

“Rumah ibadah selama ini seringkali menjadi permasalahan bagi sebagian kalangan. Pendirian rumah ibadat sebenarnya didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadat tesebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan,” ujar sekretaris FKUB.

Untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan pengajuan pendirian rumah ibadah sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006″, tuturnya.

Dalam kesempatan survey tersebut disampaikan bahwa sesuai PMB Nomor 8 dan 9 tahun 2006, pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus pertama melampirkan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dua mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, tiga mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan ke empat mendapat rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

BACA JUGA  Thaharah Dalam Rangka HAB 74 di Masjid Jihad Tikalak

Berita Terkait :

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaHadiri Rapat Pansus, Bupati Agam: Masih Banyak Potensi PAD Yang Belum Tergarap
Artikel berikutnyaDihadiri Bupati Agam, Yayasan Koarsa Gelar Sunatan Massal di Sungai Pua,