Sijunjung, SuhaNews – Ketua Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sijunjung, Ny. Riri Benny Dwifa membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Selasa 4 Oktober 2022 di UDKP Kecamatan Koto VII. 

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Permasalahan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan lebih pelik dibandingkan dengan yang terlihat dari permukaan. Kasus kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada yang terlaporkan,” ujar Ny. Riri Benny Dwifa.

Baca juga: Bukittinggi Raih Penghargaan Kota Layak Anak Nasional 2022 Kategori Nindya

Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang peserta, yang terdiri atas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Guru BK SLTP/sederajat danSLTA/sederajat, TKSK, Polsek serta PuskesmasPuskesmas.

Korban takut berbicara atau speak up, jelas Ny. Riri Benny Dwifa, lantaran trauma dan khawatir akan pandangan masyarakat dan stigma sosial, serta kurangnya pengetahuan terkait proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa anak harus dilindungi dan terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,“ ujar Ny. Riri Benny Dwifa.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Kabupaten. Pada tahun 2021 terdapat 58 kasus perempuan dan anak yang terlaporkan dan mendapatkan layanan, terdiri dari 54 kasus kekerasan terhadap anak serta 4 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan langkah-langkah efektif, efisien, dan berkelanjutan baik dari sisi pendampingan, pemulihan, hingga proses penegakan hukum. Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kerjasama seluruh stakeholder terkait, tidak hanya pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) namun juga masyarakat.

“Kegiatan Bimbingan Teknis yang kita laksanakan sekarang ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan aktivis PATBM, tenaga pendidik maupun masyarakat dalam proses penanganan kasus sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat terwujud dengan baik, ujar Riri

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yofritas, ST, MT diwakili Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Hadissyam Kudus, SH menyampaikan. Bimbingan teknis manajemen kasus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dalam rangka memperkuat fungsi pengelolaan kasus sehingga perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan dengan maksimal.

“Bimbingan teknis manajemen kasus ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan tenaga pemberi layanan, aktivis PATBM, tenaga pendidik maupun masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ” ujar Hadis. (Nov/And)