Tanahdatar, SuhaNews | Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama 22 Anggota DPRD lainnya dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra,SE MM Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar serta undangan lainnya, Jumat (12/6/2026) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung.

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang sebelumnya sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lebih lanjut, Anton Yondra sampaikan untuk pandangan umum fraksi disampaikan 8 fraksi yaitu Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Darius , Fraksi Ummat Golkar oleh Herman Sugiarto, Fraksi PKB oleh Yonarlis, Fraksi PAN oleh Iswandi Putra, Fraksi Nasdem oleh Noviandri, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi dan Fraksi PKS oleh Nursal.

Selanjutnya, dalam penyampaian masing-masing fraksi menyoroti Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, delapan fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2025, namun mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

Hal lain yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.

Untuk meningkatkan PAD memerlukan strategi dan perlu kebijakan maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis agar tidak terulang pada tahun-tahun mendatang, sampai juru bicara Fraksi Ummat Golkar Herman Sugiarto.

Selain itu, Fraksi Nasdem melalui juru bicara Noviandri menanggapi terkait laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, mengharapkan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta setiap anggaran rupiah benar untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, harapnya.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi menyampaikan terkait persoalan tapal batas, jangan sampai berlarut-larut untuk secepatnya di selesaikan, kami juga apresiasi langkah awal yang telah diambil Bupati mendatangi Mendagri, untuk itu Fraksi PPP mendorong untuk percepatan penyelesaian masalah tapak batas antara Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, sampainya. Heri

Berita Terkait :

• Bupati Eka Putra Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025 Tanah Datar Surplus Rp62,17 Miliar
• Mitigasi Risiko Kecelakaan Jalur Padang Panjang–Bukittinggi, Wabup Ahmad Fadly koordinasi ke Dishub Sumbar
• Antisipasi Konflik Perbatasan, Bupati Tanah Datar Ambil Langkah Cepat ke Kemendagri
• Goro dan Tanam Pohon, Warnai Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Tanah Datar
• Hadiri Rakor Penyusunan DPPT Tol, Wabup Ahmad Fadly siap dukung PSN
• 7 Nagari Terima Bantuan Padat Karya Penanggulangan Bencana di Tanah Datar
• Bupati Eka Putra Serahkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi 2025