Padang, SuhaNews – Aparatur pengelola SAKIP Pemerintah Kabupaten Solok  ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di HW Hotel Padang (30/01/25).

Bimtek yang dibuka oleh Sekda Medison ini, dihadiri oleh pejabat  dari berbagai OPD diantaranya Inspektorat, Bapelitbang, Bagian Organisasi Setda. Kegiatan ini diikuti oleh 46 orang kasubag perencanaan dari OPD.

Baca juga: Evaluasi SAKIP Sumbar 2024, Sekda: Capaian Akuntabilitas Belum Optimal

“Tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola SAKIP di Kabupaten Solok,” ujar Kepala Bagian Organisasi Rezka Azmi Putri.

Dengan adanya pelatihan ini, aparatur pemerintah diharapkan bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal akuntabilitas dan kinerja instansi.

Sekda  Medison mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara ini.

“SAKIP memiliki tujuan besar untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih akuntabel dan meningkatkan kinerjanya,” jelas Medison.

SAKIP juga menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas di Kabupaten Solok.

“Pentingnya laporan kinerja tahunan bagi setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan,” tambah Medison.

Alhamdulillah, jelas Sekda, Kabupaten Solok berada di posisi ketiga dalam hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Adi Anggriawan, yang hadir melalui Zoom Meeting, menyampaikan bahwa, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankan.

“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Adi.

Adi Anggriawan mengapresiasi atas pencapaian Kabupaten Solok dalam hal akuntabilitas kinerja. Ia mengimbau agar pemerintah daerah terus meningkatkan penerapan prinsip good governance dan memperbaiki kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Bimtek SAKIP yang berlangsung selama tiga hari, 30 Januari s.d 1 Februari 2025, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Solok.

“Dengan pelatihan ini,  diharapkan agar pengelolaan SAKIP dapat lebih optimal, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik,” harap Medison. Wewe

Baca juga: Sutan Riska : Nilai SAKIP Dharmasraya Minimal Harus BB Tahun 2024