Wako Pariaman Tolak SKB 3 Menteri Tentang Atribut Seragam Sekolah

wa
Genius Umar
SuhaNews – Wali Kota (Walkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Genius Umar menolak menerapkan SKB 3 menteri  yang mengatur atribut seragam sekolah di wilayahnya.

“Seharusnya setiap kepala daerah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Politisi PPP Nurhayati Monoarfa, Selasa (16/2/2021) sebagaimana dilansir dari detik.com.

Seharusnya seorang kepala daerah, ujar Nuhayati, tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Karena Sumbar bukan daerah khusus, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menolak,” ucap Anggota Komisi II DPR RI.

“Pemerintah pusat bisa saja memberikan sanksi kepada pemerintah daerahnya,” tutur Nurhayati.

Terkait SKB 3 menteri yang mengatur atribut dan seragam sekolah negeri, Nurhayati menekankan setiap daerah tidak boleh memaksakan sesuatu terhadap orang dari agama yang berbeda.

“Yang penting tidak boleh dipaksakan kepada yang bukan beragama Islam” ucapnya.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

wa
Politikus-PPP-Nurhayati-Monoarfa

Usai SKB 3 menteri ini disahkan, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan daerahnya tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

“Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa,” kata Genius Umar kepada wartawan, Selasa (16/2).

Genius lantas mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti SDIT. Dia mengatakan pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

BACA JUGA  Razia Ditresnarkoba Polda Sumbar, 20 Orang Positif Amphetamine

“Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman,” katanya. (*)

Sumber: detik.com

Baca juga:

Facebook Comments

loading...