Zona Merah Covid-19 Bertambah, Pemerintah Akan Terapkan Sanksi bagi Pelanggar

ber
Bupati Solok ikut memasang masker kepada pengendaea sepeda motor
Arosuka, SuhaNews –  Penyebaran Covid-19 kian masif di Sumatera Barat. Empat dari 19 kabupaten/kota kini masuk zona merah. Keempatnya adalah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
“Kita tidak berharap bertambah, tapi kecendrungannya terus bertambah, persoalannya ketidakdisiplinan masayarakat dalam menyikapi  pandemi Covid-19,” ujar Ketua Tim Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 Wilayah III Sumatera Barat, Insannul Kamil, Selasa (6/10)  di Guest House, Arosuka.

Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 di Kabupaten Solok ini dihadiri oleh Bupati Solok H. Gusmal, Wakil Rektor III Unand, selaku  Ketua Tim Sosialisasi wilayah III Insannul Kamil bersama rombongan, Danrem 032, Kapolres Solok Arosuka AKBP Azhar Nugroho, Dandim 0309 Solok, Kajari Solok, dan SKPD lainnya.

Kecendrungan masayarakat kita, ujar Insannul Kamil, tidak mematuhi protokol kesahatan. Penerapan PSBB tidak cukup untuk keluar dari pandemi Covid-19. Karena itulah Perda 06 tahun 2020 menjadi solusi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Mudah-mudahan sosialisasi Perda  ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat Kabupaten Solok,” jelas Insannul Kamil.

berPerda ini, jelas Insannul Kamil, bertujuan melindungi masyarakat dari covid 19, faktor resiko kesehatan masayarakat yang berpotensi menimbulkan kedarutan kesehatan masyarakat; Melindungi masyarakat dari dampak covid 19; Mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan covid 19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masayarakat; dan Memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 bagi aparatur pemerintah daerah kab/kota dan penanggung jawab kegiatan/usaha serta masyarakat.

“Perda ini diikuti dengan penerapan sanksi bagi para bagi pelanggar,” tambah Insannul Kamil.

Sanksi administrasi pelanggaran bagi perorangan  antara lain teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administrasi sebesar Rp100.000., dan daya paksa polisional.

“Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 hari,” jelas Insannul Kamil.

Di samping itu, sanksi pidana lainnya adalah denda paling banyak Rp250.000. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikarenakan apabila saksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

“Ada juga sanksi administrasi dan pidana bagi penanggung jawab kegiatan/usaha,” tambah Insannul Kamil.

Sementara Bupati Solok H.Gusmal mengatakan jika Kabupaten Solok terdiri atas 14 kecamatan, 74 nagari dengan 413 jorong. Akibatnya  pengendalian covid 19 sangat penting dilakukan.

“Warga Kabupaten Solok yang terkonfirmasi covid 19 sebanyak 154 orang, lima orang diantaranya meningga, 3 orang meninggal di masa PSBB, 2 orang baru saja meninggal,” jelas Gusmal.

Kesimpulan sementara, jelas Gusmal, masyarakat masih bandel, tidak disiplin, tidak patuh dan tidak mau mendengar ajakan pemerrintah. Setiap hari petugas diperintahkan ke lapangan untuk menyosialisakan protokol kesehatan.

“Masyarakat baru bisa mnerima regulasi jika ada sanksinya,” jelas Gusmal.

Perda Nomor 06 tahun 2020 tentang AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) ini, jelas Gusmal, setelah disosialisasikan selama 7 hari, maka sudah bisa dilaksanakan. Wewe

Baca juga:

Facebook Comments

loading...