Pariaman, SuhaNews – Wali Kota Pariaman Yota Balad temui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, di ruang rapat Gedung Sekjen Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Senin (21/4/2025) untuk pengusulan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Pariaman.
Rombongan Wali Kota Pariaman bersama beberapa kepala daerah lainnya diterima langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico.
Baca juga: Pemkab Solok Survey Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Yota Balad sendiri ikut didampingi tim Desk Program Sekolah Rakyat Kota Pariaman Kadis Dikpora Hertati taher, Kepala BPKPD Adrial, Sekretaris Dinas Sosial Muharman, Plt Sekretaris Bapeda Rika Satya Ningsih, Plt Sekretaris PUPR Riko Jamal, Plt Kabag Hukum Andi susanti, dan Plt Kabid Anggaran Firman Syah Putra.
Yota Balad menegaskan komitmen untuk bergerak cepat merealisasikan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk anak anak dari keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Balad-Mulyadi, untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas, menjadi strtaegi dalam pembangunan Kota Pariaman ke depan.
“Dalam visi dan misi serta program unggulan kami Balad-Mulyadi, sangat konsen terhadap Pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia, sehingga dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, sejalan dengan apa yang kami impikan,” ungkapnya.
Mantan Sekda Kota Pariaman ini juga berharap, agar Kota Pariaman dapat menerima program nasional SR ini di daerahnya, yang merupakan satu-satunya Kota di Sumatera Barat, yang mengusulkan untuk menerima SR ini.
Menteri Sosial didampingi oleh Wamensos dan Sekjen pada kesempatan itu menyampaikan bahwa SR adalah program nasional dimana anak anak dari keluarga miskin harus dipastikan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menyambut baik usulan dari provinsi, kabupaten, kota yang terus meningkat, dengan dilengkapi kesiapan daerah mereka, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong,
“Tercatat 53 unit Sekolah Rakyat di Tahun 2025 ini. Sebagian besar akan menggunakan aset milik Kemensos. Selain itu, terdapat juga 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal, baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” tukasnya.
Mantan Wali Kota Pasuruan dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menyebutkan Program Sekolah Rakyat digadang-gadang menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
“Dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama, lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menjadi agen perubahan guna mengubah taraf kesejahteraan keluarganya untuk terlepas dari jerat kemiskinan,” tutupnya. (*)
Facebook Comments