Kemenag Kota Bukittinggi Siap Sosialisasikan KMA No. 494 Tahun 2020

kemenag
Bukittinggi, SuhaNews. Kepala Kantor Kemenag Kota Bukittinggi H. Kasmir menugaskan Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tri Andriani Djusair mengikuti kegiatan orientasi pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji melalui video Coference yang diadakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rabu, 03 Juni 2020.
Kegiatan yang di ikuti nya bersama Kasi PHU Kantor Kementerian Kab/ Kota se-Sumatera Barat tersebut menghadirkan narasumber Ka. Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat H. Hendri, Kabag Tata Usaha H. Irwan, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Joben serta Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji H. Dayat.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tri Andriani Djusair setelah mengikuti kegiatan tersebut mengatakan.

“Kementerian Agama Kota Bukittinggi melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umrah siap mensosialisasikan kepada masyarakat atau jama’ah terkait Keputusan Menteri Agama 494 terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 H/2020 M dengan bijak sesuai arahan bapak Ka. Kanwil kementerian Provinsi Sumatera Barat dan bapak Ka. Kakan Kemenag Kota Bukittinggi,” tuturnya.

kemenag

Selanjutnya kata Tri Andriani Djusair yang mendasari penundaan pemberangkatan haji tahun ini adalah terkait masalah kesehatan, Keselamatan dan Keamanan jama’ah itu sendiri.

Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melindungi atau memelihara 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kondisi Pandemi Covid-19 dala rangka memelihara jiwa jama’ah, maka keberangkatan untuk tahun 1441 H/2020 ini di tunda.

“Ada dua opsi yang di tawarkan bagi Jamaah yang telah melunasi BIPIH tahun 1441 H/ 2020 M. Pertama sesuai Surat Keputusan Menteri Agama nomor 494 bagi jama’ah haji reguler atau khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) pada penyelenggaraan haji tahun 1441 H akan mejadi jama’ah tahun 1442 H/ 2021 H membiarkan setoran pelunasan BIPIH di kelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dan hasil manfaat dari pengelolaan keuangan tersebut akan di kembalikan pada jama’ah 30 hari kerja sebelum pemberangkatan kelompok terbang (Kloter) pertama pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H/2021 M,” jelasnya.

Kedua mengembalikan pelunasan BIPIH tersebut kepada jama’ah. Bagi jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah baji (Bipih), ia akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Namun, mereka juga berhak untuk menarik kembali setoran pelunasan BIPIH jika memang dikehendaki.

Berikut prosedur pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 ;

1. Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/kota dengan menyertakan:
a. Bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran (BPS) Bipih
b. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya
c. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya
d. Nomor telepon yang bisa dihubungi

2. Kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah pada Kankemenag kabupaten/kota wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih yang diajukan jemaah haji.

3. Kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada apilkasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) setelah hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sah.

4. Kepala Kankemenag kabupaten/kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Kanwil Kemenag provinsi.

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat.

6. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

kemenag

7. BPS Bipih menerima surat perintah membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmask transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

Apabila jemaah haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi selama kuota haji Indonesia masih tersedia.

reporter : Yal editor : Moentjak

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...