Mawardi Roska: Jangan Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

mobil
Mawardi Roska
Pesisir Selatan, SuhaNews – Mobil dinas jangan digunakan untuk mudik lebaran. Hal ini ditegaska oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska menindaklanjuti SE Mendagri untuk  Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Larangan ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah,” ujar Mawardi, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Istri Camat Palembayan Meninggal Dunia, Mobil Dinas Tabrakan dengan Truk Tangki

Dalam SE Menpan RB ini, jelas Mawardi, mobil dinas tidak boleh dipakai untuk mudik atau kegiatan lainnya di luar kegiatan dinas selama lebaran 1443 Hijriah,

“ASN di Pessel sangat patuh ketentuan itu. Berkaca dari lebaran tahun sebelumnya, mobil dinas tidak ada yang digunakan untuk keperluan mudik lebaran,” jelas Mawardi.

Kendaraan Perorangan Dinas merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April ini, disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

BACA JUGA  6 Warga Terkonfirmasi, Covid-19 Kabupaten Solok Kian Melandai

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020, dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain itu bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar. (*)

Baca juga: Gunakan Bus NPM, Mudik Gratis Mahasiswa Padang Panjang Dilepas Walikota

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakPTT dan Tenaga Kontrak di Pemkab Agam Tak Terima THR
Artikulli tjetërTerkait STIPER Sijunjung, Bupati, UNP dan IPB Tandatangani MoU