Surat MUI ke Pemerintah, Buka Masjid untuk Salat Jumat

beri
SuhaNews. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat memgirim surat kepada Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota untuk memfasilitasi pelaksanaan salat Jumat.

Surat bernomor B.017/ MUI-SB/V/2020 Padang, tanggal 12 Mei 2020 perihal berjamaah di masjid dalam Kondisi Wabah Covid-19, ditujukan kepada Gubernur Sumbar dan Bupati /  Wali Kota se Sumbar.

Dikutip dari Langgam.id Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengatakan Gubernur Sumbar, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar agar dapat memfasilitasi umat Islam menyelenggarakan ibadah di masjid, surau, dan musala secara bertahap dengan memulainya dari ibadah salat Jumat.

“Pelaksanaan dengan tetap menjalankan prosedur pencegahan penyebaran covid-19,” katanya.

Berita Terkait : Maklumat MUI Tanah Datar Keluar, Hari Ini Kembali Salat Jumat di Masjid

Selama ini, pemerintah telah mengambil risiko dengan melakukan prosedur ketat terhadap pasar dan berbagai tempat lainnya. Hal itu tentu tidak ada halangannya jika diberlakukan pula di masjid, surau, dan musala.

Hal ini tidak menafikan, apabila di kemudian hari terdapat juga kasus penyebaran covid-19 di masjid, maka tetap saja diberlakukan prosedur pencegahan penularan covid-19 sesuai dengan pedoman PSBB dan penanganan covid-19.

mui
Ketua MUI Sumbar, buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa Lc. MA. foto fb surau buya

“Ini kami sampaikan kepada Bapak-bapak agar tidak menjadi beban berat di hadapan Allah SWT kelak di kemudian hari karena tugas memfasilitasi hamba-hamba Allah SWT untuk bisa menjalankan ibadah yang merupakan syi’ar agama adalah tanggung jawab pemimpin,” katanya.

Menanggapi permintaan MUI tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan tentu mempedomani protokol kesehatan. Keputusan tersebut dapat dilakukan oleh bupati dan wali kota berdasarkan local wisdom daerahnya masing-masing.

“Kalau tidak ada orang luar yang datang ke kampung tersebut, masa tidak boleh salat di mesjid. Itu boleh saja tergantung tokoh tungku tigo sejarangan di daerah tersebut,” katanya.

Selain itu, dalam aturan PSBB juga telah dijelaskan bahwa bupati dan wali kota diberikan peluang untuk melonggarkan aturan di daerahnya jika kondisi di sana aman dari virus dan tidak ada orang yang terpapar.

“Jadi itu yang menentukan bupati dan wali kota masing-masing. Tentu juga berkoordinasi dengan MUI kabupaten dan kota masing-masing,” katanya.

Menurutnya, orang sehat tentu tidak tepat dihalangi untuk ke mesjid, yang perlu diwaspadai itu adalah orang yang terpapar.

editor : Moentjak sumber : Langgam.id

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...