Tekan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Kota Pariaman Bentuk UPTD PPA

keke
Nazifah
Pariaman, SuhaNews – Dalam uoaya menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatra Barat mencanangkan pembuatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 2021.

“UPTD ini yang akan langsung menjangkau permasalahan perempuan dan anak di Kota Pariaman,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Nazifah di Pariaman, Senin (04/01/2021) sebagaimana dilansir MC Kota Pariaman.

Dinas P3A dan KB, jelas Nazifah, telah menyosialisasikan masalah perlindungan perempuan dan anak kepada pemerintahan desa dan sekolah-sekolah, serta keluarga di Pariaman.

Meskipun telah terjadi penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pariaman karena upaya yang dilakukan, namun menurut dia, perlu upaya lainnya agar kasus tersebut semakin rendah bahkan hilang.

Dengan adanya UPTD PPA, jelas Nazifah, diharapkan langsung menjangkau permasalahan perempuan dan anak.

“Rencana membuat UPTD PPA tersebut telah dimasukkan ke bagian organisasi untuk disetujui pimpinan, mudah-mudahan Januari 2021 disetujui,” kata dia.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi guna membantu menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Soal melapor ke pihak terkait ini yang masih masalah tabu, menganggap aib, dan soal pribadi. Hal ini yang harus dihilangkan. Jadi kami minta seluruh lapisan masyarakat menjadi pelopor dan pelapor untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ujar dia.

Sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman, Sumatra Barat pada 2020 tercatat delapan kasus, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 18 kasus.

“Penurunan tersebut karena Pemkot Pariaman rutin melaksanakan sosialisasi ke desa-desa,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) unit Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota Pariaman, Fatmiyeti Khahar.

BACA JUGA  Dua Kepala Kantor Kemenag Bertemu Bahas Pembangunan ZIWBK

Ia mengatakan, sosialisasi tersebut tidak saja dilakukan oleh Pemkot Pariaman melalui dinas terkait namun juga pemerintah desa.

Menurut dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman disebabkan karena kontrol emosi dan pemahaman agama warga yang mulai menipis. “Kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan faktor ekonomi itu sudah nomor sekian, namun jelasnya disebabkan karena kontrol emosi dan agama yang menipis,” kata Nazifah. (*/Wewe)

Baca juga:

Facebook Comments

loading...