Vaksin Corona Halalkah ?

corona
H. Syamsul Bahri, S.HI., MA (Sekretaris Umum Badan Penasehat Majelis Ulama Indonesia [MUI] nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam)

Vaksin Corona Halalkah ?

Oleh : Syamsul Bahri (Anggota Satgas Sadar Halal Kemenag Kota Bukittinggi)

Ada satu ungkapan : The experience is the best teacher (pengalaman adalah guru yang terbaik). Hal ini kiranya menjadi perhatian bagi Pemerintah. Terutama dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
Tahun 2018-2019, Kemenkes RI bekerjasama dengan WHO dan UNICEF melakukan upaya vaksinasi Mearless Rubella (MR) kepada rakyat Indonesia. Dimulai di pulau Jawa tahun 2018 dan di luar pulau Jawa termasuk Sumatera tahun 2019.
Upaya sosialisasi dan mobilisasi massa untuk menyukseskan program ini dilakukan secara massif. Petugas kesehatan menggandeng kepala daerah, para ulama dan tokoh masyarakat serta kepala sekolah, kepala Madrsah dan pimpinan Pondok Pesantren. Namun upaya ini menemui batu sandungan yang berujung pada kegagalan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan berbagai upaya sedari awal dengan menyurati Kemenkes RI dan melakukan berbagai pendekatan agar memastikan Sertifikasi Halal vaksin MR sebelum dipasarkan ke masyarakat.

Himbauan MUI sedari awal itu tidak diindahkan. Akhirnya program vaksinasi MR ditolak oleh banyak unsur di masyarakat. Banyak sekali orang tua yang tidak mengizinkan anak mereka diberi vaksin MR tahun 2019. Mereka menolak anaknya divaksin karena vaksin MR ternyata mengandung unsur yang haram, yaitu enzim babi. Satu tahun vaksinasi MR berjalan, barulah MUI diminta mengkaji dan memberikan Fatwa. Akhirnya capaian vakainasi MR rendah dan ikut menggerus rendahnya vaksinasi lain seperti imunisasi bagi bayi dan balita. Persoalannya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat (trust) terhadap vaksin-vaksin tersebut.

Padahal vaksinasi imunisasi bagi bayi dan balita sudah mendapatkan persetujuan MUI berbeda dengan vaksin MR. Kini masyarakat seolah tidak percaya dengan vaksin apapun yang dilakukan oleh Kemenkes RI.

Alasan utama penolakan masyarakat adalah ketidakjelasan status vaksin secara Islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat beragama Islam (muslim). Ketidakhalalan produk akan menjadi kendala besar. Semestinya Kemenkes RI terlebih dahulu mengurus Izin LPPOM RI dan Sertifikasi Halal dari MUI terhadap satu produk sebelum diedarkan kepada masyarakat.

Jangan terjadi lagi seperti MR, dipasarkan dulu baru dipanggil MUI untuk mengkaji hulumnya, bahkan terkesan ada upaya yang sengaja dibuat terlambat untuk menjamin kehalalannya.

Saat ini beredar berita di berbagai media sosial. Bahwa vaksinasi corona (covid-19) akan diselenggarakan mulai bulan Desember 2020. Dengan target 100 juta penduduk. Tahun depan lebih dari 270 juta penduduk akan divaksinasi corona. Anehnya informasi vaksinasi corona ini bukan dilansir oleh Kemenkes RI, malinkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Diarahkan agar program ini disukseskan bersama oleh para KASAD, POLRI dan Unsur Kesehatan sebagai pelaksana.

Beredar informasi, bahwa vaksin ini masih dalam tahap uji coba. Vaksin buatan Cina itu berbahan campuran tulang babi dan anjing. Bila ini benar, maka vaksin tersebut berarti mengandung racun dan zat berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam dua tahun, zat vaksin tersebut akan menyebabkan manusia akan mengeluarkan cairan-cairan yang berbau busuk seperti bisul borok dan bau.

Pertanyaannya, mengapa vaksin corona harus diujicoba langsung ke rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ?. Kemana kini peraturan perundang-undangan yang mengatur Sertifikasi Halal bagi produk seperti vaksin, obat-obatan, kosmetika dan makanan. Lalu, masih adakah fungsi LPPOM RI. Masih adakah peran MUI dalam proses Sertifikasi Halal ?. Mengapa Kemenkes RI tidak mengambil pelajaran dari kegagalan vaksinasi MR, sejarah tahun lalu ?.

Lebih mengerikan lagi, beberapa hari lalu, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren di pulau Jawa, didatangi tim yang tidak jelas yang meminta agar semua guru dan santrinya dites swab pukul 00.00 WIB (tengah malam). Belum lagi sejumlah oknum yang meminta biodata lengkap para Kiyai, ustadz, ustadzah, pengasuh dan para santri. Kedatangan di tengah malam ini adalah cara Komunis masa lalu.

Besar harapan, kiranya vaksinasi terhadap masyarakat mesti diawali dengan jaminan produk vaksin dari LPPOM RI dan adanya Sertifikat Halal dari MUI. Selain itu sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sangatlah penting. Agar masyarakar benar-benar yakin, bahwa program Pemerintah itu terukur keamanan dan kehalalannya.

Pastikan Jaminan Halalnya, sebelum vaksinasi dilakukan. ***

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...