Bupati Solok Tandatangani Berita Acara dan Peta Kesepakatan Batas Wilayah

Bupati
Bupati Solok tandatangani berita acara batas wilayah
Padang, SuhaNews – Bupati Solok menandatangani berita acara dan peta kesepakatan batas wilayah pada 5 segmen wilayah di Provinsi Sumatera Barat, Jumat (1/10) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, Kabiro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumbar Drs. Igbal Ramadi Payana,M.Si., Bupati Solok H. Epyardi Asda, Pj Sekda Kab Solok Medison, Bupati Solok Selatan H. Khairunas, Bupati Pasaman Benny Utama, Perwakilan Bupati/Walikota yang daerahnya ikut dalam pelaksanaan penandatangan berita  acara kesepakatan.

Baca juga: Gubernur Sumbar : Perketat Pengawasan Wilayah Perbatasan

Gubernur Sumbar diwakili Kabiro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumbar Drs.Igbal Ramadi Payana,M.Si., menyampaikan ucapapan selamat datang kepada Direktorat jenderal Bina Administrasi Kemendagri dan Bupati/walikota atau yang mewakili dalam rapat tindak lanjut hasil kesepakatan penarikan garis batas pada 5  (lima) segmen batas wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari berita acara kesepakatan yang telah dilaksanankan pada tanggal 10 s/d 11 Juni 2021 di Padang,” ujar Igbal Ramadi Payana.

Dengan adanya kegiatan ini, jelasnya, akan membuka peluang bagi provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat penegasan batas Wilayah Kabupaten/Kota.

“Dari 19 Kab /kota yang ada di Sumbar untuk segmen batas terbagi atas 32 Segmen dan 4 segmen batas antar provinsi,” tambah Igbal Ramadi Payana.

Adapun segmen batas provinsi yakni Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara. Keempatnya sudah ditegaskan melalui Permendagri. Sedangkan Segmen batas untuk Kab/Kota yang total 32 segmen batas, sebanyak 20 segmen sudah ditegaskan melalui permendagri, 6 segmen dalam proses penerbitan Permendagri, 5 segmen tahap finalisasi dan 1 segmen dalam tahap fasilitasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” jelas Igbal Ramadi Payana.

BACA JUGA  Masjid Raya Sumani Dikunjungi Tim Safari Ramadan Bupati Solok

Setidaknya, ada dua dampak negatif apabila batas daerah tidak ditetapkan secara jelas yakni bagian wilayah dapat diabaikan masing-masing daerah karena merasa ini bukan daerahnya, dan satu wilayah terdapat pengelolaan pembangunan melampaui batas kewenangan sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Sementara penandatanganan berita acara kesepakatan pada 5 segmen batas wilayah diantaranya:

  1. Batas wilayah Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat
  2. Batas wilayah Kabupaten Dhamasraya dengan Kabupaten Solok Selatan
  3. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok
  4. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sijunjung
  5. Batas wilayah Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawah Lunto

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, mengatakan bahwa ini adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah di wilayah Provinsi sumatera Barat pada Juni 2021 lalu.

“Pada 2021 ini, Kemendagri menargetkan menyelesaikan seluruh segmen batas wilayah Kab/Kota di Indonesia,” ujar Sugiarto.

Penetapan batas wilayah ini fungsinya untuk mengantisifasi timbulnya masalah ataupun konflik antar pemerintah daerah, baik masalah pelayanan kepada masyarakat maupun berkaitan dengan investasi di daerah.

bupati“Tahun 2021 ini, ada 311 segmen yang belum selesai dari 979 segmen di seluruh Indonesia dan biasanya setiap tahun itu paling banyak menyelesaikan 50 segmen, namun untuk tahun ini mendagri menargetkan lebih dari itu,” tambah Sugiarto.

Mendagri berharap kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan batas wilayahnya masing –masing. Kalau belum ada kesepakatan minta tolong kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan memberikan rekomendasi. Bila sampai di gubernur belum juga selesai maka baru mendagri akan menetapkan.

Penandatanganan kesepakatan ini, tambah Sugiarto, sangat penting karena dimandatkan di Permendagri No 141 tahun 2017 tentang penegasan batas darat daerah bahwa berita acara harus ditandatangani oleh kepala daerah, yang sepakat atau pejabat yang diberi mandat oleh kepala daerah. (Wewe)

BACA JUGA  Sertijab Camat X Koto Singkarak, Chrismon Darma Datang, Sujanto ke Kubung

Baca juga: Kota Pariaman Gelar Bimtek Digitalisasi Data Wilayah Desa dan Kelurahan

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaLiga Italia: Torino Vs Juventus 0-1, Bianconeri Menang
Artikel berikutnyaWawako Solok Serahkan Santunan Anak Yatim dan Piatu