Kota Solok Akan Revisi Perda Penyakit Masyarakat (PEKAT)

perda
Wakil Walikota Solok, Reiner
Solok, SuhaNews. Melihat perkembangan kondisi saat ini, sudah selayaknya peraturan daerah (perda) tentang penyakit masyarakat (pekat) di kota Solok mengalami revisi.

perda

Hal ini terungkap dalam video conference Wakil Wali Kota Solok Reinier dengan dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat Amru Batubara,SH,MH yang didampingi Kasubbid Bina Produk Hukum Daerah Yeni Nelifwan, SH, MH yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Perancang Perundang-undangan Indonesia diruang E-government Monitoring Room Balaikota Solok. Selasa (11/8).

Turut hadir mendampingi wawako dalam vicon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Drs.Ori Afilo, Kadishub Drs. Asril, MM, Staf Ahli Wako Ir. Alkaf dan M. Syafni serta Kepala Bagian Hukum Edrizal, SH dan OPD terkait lainnya.

Vicon diadakan dalam rangka Penyerahan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Dalam penyampainnya, pihak kanwil menyarankan agar Pemerintah Kota Solok melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat, karena secara sistematika kewenangan di dalam perda tersebut sudah diatur juga didalam Undang-undang lainnya seperti KUHP, UU Angkutan Jalan, UU Perlindungan Anak dan UU Pornografi.

perda

Wawako Reinier mengucapkan terima kasih dan merespon dengan baik saran yang diberikan oleh Kanwil Kumham Sumatera Barat. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi terhadap saran untuk dilakukannya perbaikan perda ini, kedepan OPD terkait akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kanwil Sumbar tentang Naskah Akademik dalam perumusan revisi perda ini” ucap wawako.

Beliau berharap usulan revisi perda ini dapat berguna demi kemaslahatan rakyat dan tata pemerintahan di Kota Solok. REL | Moentjak

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...