MUI Ikut Bersuara Terkait Undang-Undang Cipta Kerja

undang
SuhaNews. Semenjak ditetapkan pada 5 Oktober 2020 yang lalu, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat kisruh dari demo yang dilakukan oleh berbagai elemen di berbagai daerah. Banyak fasilitas umum yang rusak, hal ini membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut bersuara.

Dalam rapat paripurna DPR bersama pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat kerja sebelumnya, sebanyak tujuh fraksi menyatakan untuk menyetujui RUU Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Ketujuh partai tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, dua fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatakan untuk menolak RUU Cipta Kerja.

Pasalnya, dalam RUU Cipta Kerja tersebut, banyak pasal-pasal yang merugikan para pekerja, dan lebih menguntungkan para pengusaha.

Sehingga banyak yang menganggap pengesahan UU Ciptaker yang dilakukan DPR tersebut tidak memperdulikan
nasib para pekerja.

Hal ini lah yang menimbulkan gejolak ditengah masyarakat dan memicu berbagai elemen turun ke jalan menuntut DPR dan pemerintah meninjau ulang pasal pasal serta membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mengeluarkan Taklimat tanggal 20 Shafar 1442 H bertepatan dengan 8 Oktober 2020 M yang ditandatangani Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Wakil Ketua Umum, KH. Muhyiddin Junaidi, MA dan Sekretaris Jenderal, Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag, sebagai berikut:

1. MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan telah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

2. MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para Pengusaha, Cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

3. MUI meminta kepada Aparat Keamanan Kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia para pengunjuk rasa, karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta MUI menghimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

4. MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat saat ini dengan menghargai Hak Azasi Manusia Warga Negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa.

5. MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi dan MUI mengingatkan kepada para Hakim Agung Mahkamah Konstitusi untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar.

6.MUI mengharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih fokus dalam menangani wabah Covid-19 serta tidak membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional.

Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, LC, M.Ag

7.MUI mengharapkan kepada segenap elemen bangsa untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan serta merenda jalinan kehidupan harmoni, sehingga kita bersama-sama dapat mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga selama-lamanya.

Sementara itu ketua umum MUI Sumbar Buya Gusrizal gazahar LC.MA melalu WA Kepada media Suhanews menyampaikan agar semua pemimpin lebih mengedepankan kepentingan bangsa dari pada kepentingan sekelompok orang, berfikirlah lebih jauh kedepan tentang masa depan generasi bangsa yang dipertaruhkan kemerdekaannya dengan berbagai aturan yang tidak berpihak kepada mereka”,ucapnya.

reporter : Ocha | Dedi editor : Moentjak

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...