Penambahan KJA di Danau Maninjau, Pemkab Agam Butuh Moratorium

maninjau
Lubuk Basung, SuhaNews –Sekdakab Agam, Edi Busti mengikuti rapat penanganan Danau Maninjau bersama Kemenko Marves, kementerian terkait lainnya dan Pemprov Sumbar secara virtual, Senin (24/1).

“Pemerintah Kabupaten Agam butuh suatu instrumen dari pemerintah pusat dalam melakukan penanganan Danau Maninjau, terutama terkait dengan penambahan Keramba Jaring Apung (KJA),” ujar Edi Busti.

Instrumen yang dibutuhkan Pemkab Agam ini, jelas Edi Busti, semacam moratorium terhadap KJA di Danau Maninjau, sehingga ada pegangan untuk melakukan penanganan di lapangan.

“Dengan adanya moratorium itu, masyarakat tidak dibolehkan lagi menambah KJA yang sudah ada di Danau Maninjau,” ujar Sekda Edi Busti.

Saat ini katanya, KJA yang ada di Danau Maninjau tercatat sekitar 17 ribu petak lebih, tidak semuanya milik masyarakat lokal.

Artinya ada yang punya pemilik modal, ia meyakini masyarakat lokal tidak kuat mengelola KJA lebih dari 20 petak, namun kenyataannya kini satu keluarga ada 100 petak lebih.

“Jika ada moratorium Pemkab Agam bisa mengambil langkah untuk penegakan hukum, dalam penyelamatan Danau Maninjau ini,” tambah Edi Busti.

Terkait hal ini, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan DLH provinsi dan Gakkum KLHK. Penegakan hukum seperti apa yang harus dilakukan nantinya, karena Agam tidak miliki PPNS lingkungan dan perlu bantuan dari provinsi.

Sekda berharap, pemerintah provinsi dan pusat untuk membuat zonasi, sehingga bisa jelas dimana saja yang menjadi spot kawasan KJA di danau itu.

“Awal bulan ini kita akan mendirikan pos jaga tonase di bawah koordinasi Dinas Perhubungan dan Polres Agam. Kita juga sudah minta bantu pada Balai Perhubungan untuk melakukan penerapan izin tonase ini,” terang Sekda.

“Kita minta Kementerian PUPR selaku koordinator harian penyelamatan danau prioritas, untuk membuat surat moratorium yang dibutuhkan Pemkab Agam dalam penanganan Danau Maninjau ini,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Mochamad Saleh Nugrahadi saat pimpin rapat. (*)

BACA JUGA  Satgas Pangan Kab Solok Monitoring Harga Bahan Pokok di Pasar Sumani

Baca juga: Bupati Solok: Pembenahan Danau Singkarak Tanpa Merusak Lingkungan

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakBAZNas Kota Sawahlunto Antarkan Bantuan untuk 38 Orang Lansia
Artikulli tjetërBupati Solok Perintahkan Investor Hentikan Pembangunan di Singkarak