Arosuka, SuhaNews – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 Di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C, Senin, 2 Februari 2026.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si., dan dihadiri oleh Ketua TP-PKK, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK, Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd beserta jajaran pengurus, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD terkait, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Solok.
Baca juga: Bahas Kontribusi Perantau , Bupati Solok Jumpai PKKS Riau Di Kota Pekanbaru
Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga.
Ny. Nia menyampaikan bahwa program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan ketahanan pangan.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujar Ny. Nia Jon Firman Pandu.
Ny. Nia Jon Firman Pandu menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat, khususnya dalam pendataan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.
Sekda Medison menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
Medison menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah nagari, dan kader PKK–Posyandu agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat,” tegas Sekda Medison.
Sekda menekankan bahwa pelaksanaan Posyandu berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan penuh dari seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, dan nagari, agar pelayanan yang diberikan semakin komprehensif dan berkualitas.
Rakor ini juga menjadi wadah penyamaan persepsi terkait program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, termasuk penguatan pendataan berbasis dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh nagari. Wewe
Facebook Comments