Beberapa KK di Nagari Taram Tolak BLT

blt
SuhaNews-Beberapa Kelurga di Ada nagari Taram Kecamatan Harau Kab. Limapuluh Kota Minggu (7/6) menolak menerima BLT. Informasi ini disampaikan wali nagari Taram Defrianto Ifkar, S.Si
“Ada beberapa keluarga yang diusulkan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menolak untuk menerimanya dan meminta untuk dialihkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan” Ujar Wali Nagari Terbaik Nasional 2019 itu.

Kami sangat berbahagia dan bangga anak nagari Taram telah menunjukan kesadarannya untuk tidak selalu mengharapkan bantuan pemerintah apalagi dalam situasi Pandemi Covid 19, tukuk Wali Nagari berprestasi ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ustazd H Irsyad Syafar, Lc sebagai pimpinan rombongan Kunjungan Kerja memberi apresiasi yang luar biasa terhadap anak nagari Taram yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan sifat kemandirian yang berkarakter.

“Masyarakat yang tidak bersedia menerima BLT Dana Desa telah menunjukan Puncak Tertinggi Persaudaraan yang ikhlas” ujar Irsyad Syafar yang merupakan Alumni Pendidikan Timur Tengah.

Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat bertujuan melihat Pelaksanaan pemberian dana BLT Dana Desa dan Persiapan nagari Taram sebagai Nagari Adat Percontohan d Sumatera Barat.

Rombongan diterima oleh Bupati Lima Puluh Kota diwakili Kepala Dinas DPMD/N Kab Lima Puluh Kota Drs.A.Zuhdi Perama, M.Si, Forkompimca Harau, Perangkat Nagari Taram, BAMUS, Ketua Kerapatan Adat Nagari Taram dan Tokoh masyarakat lainnya bertempat d Komplek kantor Wali  Nagari Taram.

Sementara itu Rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Sumbar adalah Syamsul Bahri Ketua Komisi 1, Nur Anas Sekretaris, Bakri Bakar, SH dan beberapa anggota serta staf.Mereka didampingi oleh Kadis DPMD Provinsi Sumatera Barat Syafrizal Ucok dan Tenaga Ahli Pendamping tingkat Provinsi

.Kepala DPMD/N Kab Lima Puluh Kota  A.Zuhdi Perama menegaskan “Pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa telah berjalan sukses dan telah diserahkan ke penerima manfaat sebelum hari raya Idul Fitri 1441 H.”

Selanjutnya Kadis PMD Provinsi Sumbar Syafrizal Ucok , menegaskan, nagari Taram adalah salah satu nagari di Sumatera Barat yang akan dijadikan Nagari Adat Persiapan bersama tiga nagari lainnya.

Syafrizal Ucok menambahkan untuk Nagari Adat Persiapan Taram kita membutuhkan payung hukum berupa Perda Kabupaten Lima Puluh tentang Nagari Adat , tukuknya.

Dalam sesi tanya jawab M.Dt Tan Mangguang Nan Panjang Pengurus KAN Taram menyarankan agar pelaksanaan nagari adat disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Sedangkan Ketua Majelis Ulama Nagari Taram Dt.Simarajo Nan Itam berharap DPRD Provinsi Sumbar menganggarkan dana untuk membuat kawat Bronjong penahan tebing mulai dari objek wisata Kapalo Bonda  sampai Kubang Rasam.

Editor : Lim : Sumber : Beritasumbar. com

Baca juga :

Facebook Comments

loading...