Belajar (Merdeka) Belajar

belajar
Siswa di daerah Tigo Lurah Kab. Solok yang belum merasakan merdeka dalam belajar, terutama saat belajar daring karena sebagian besar daerah ini blank spot area.

Belajar (Merdeka) Belajar

Oleh Waitlem

Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. 
belajar
Waitlem
Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. 
Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi.  Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. (Pidato Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada HGN 2019)

 Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 membuat guru tersenyum bahagia. Pernyataan Mendikbud seakan mewakili suara guru yang hidup dalam belenggu selama bertahun-tahun.

Apalagi setelah pidato tersebut, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menindaklanjutinya dengan beberapa kebijakan yang dibalut dengan gagasan besar yakni Merdeka Belajar. Kebijakan yang diharapkan mampu mengembalikan kemuliaan guru, gagasan yang mampu membebaskan guru dari tugas admininstratif dan kepadatan kurikulum.

Kebijakan awal untuk mengaplikasikan Merdeka Belajar adalah dengan meniadakan Ujian Nasional (UN). UN akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter. Seperti dikatakan Mendikbud bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi (guru) terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan.

Ujian Nasional telah menjadi momok menakutkan selama bertahun-tahun bagi siswa, guru, dan orang tua, bahkan bagi daerah. Di dalamnya terkandung harga diri sekolah dan daerah. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi UN. Apalagi ada daerah yang mengukur keberhasilan sekolah dari keberhasilan mendapatkan nilai UN yang tinggi.

Kepala sekolah  akan diberi sanksi mutasi atau diberhentikan jika peserta didik mendapatkan nilai UN rendah. Karena itulah sekolah berusaha mendapatkan nilai terbaik dari UN. Sayangnya jalan yang ditempuh kadang justru mengabaikan kejujuran. Inilah dilema para guru, didesak pemangku kepentingan. Karena itulah wajar jika Mendikbud mengatakan jika guru merupakan sosok yang termulia sekaligus tersulit.

Pada awalnya penghapusan UN akan dimulai pada tahun 2021, tetapi Pandemi Covid-19 mempercepat realisasi pelaksanaan kebijakan ini. Siswa kelas IX dan XII pada tahun pelajaran 2019/2020 tidak mengikuti Ujian Nasional. Kelulusan ditentukan oleh sekolah dengan memedomani nilai semester dan tugas-tugas lainnya.

Begitu juga dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), yang semula dibuat oleh tim kabupaten/kota, kini diserahkan ke sekolah. Sekolah bebas merakit soal, tanpa mengabaikan kualitas. Guru diberi kebebasan untuk menentukan soal yang dibuat, tentu tanpa mengabaikan kurikulum yang berlaku.

Sepintas hal ini menyenangkan bagi guru dan sekolah. Namun belum semua guru mampu merakit soal USBN ini. Terasa pekerjaan guru mulia karena mempersiapkan masa depan peserta didik, mempersiapkan generasi masa depan, tetapi sekaligus sangat sulit bagi guru untuk melakukannya. Belum semua guru dibekali cara membuat soal yang valid dan reliabel, soal yang menguji apa yang seharusnya diuji.

Guru berada dalam dilema, pemerintah memberikan peluang kepada guru untuk menilai siswa, sekaligus menentukan standarnya, namun guru belum terbiasa merakit soal dan menentukan standar kelulusan tersebut. Akibatnya guru atau sekolah kembali ke aturan yang ada. Kadang kala tidak tahu harus kembali ke mana karena regulasi terkait dengan standar proses maupun standar penilaian tidak dimiliki.

Gebrakan Menteri Nadiem Anwar Makarim tidak berhenti sampai di sana. Menindaklanjuti pidatonya pada HGN 2019 yang mengatakan bahwa Anda (guru) ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda (guru) habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 tentang penyederahaan RPP, dimana RPP hanya terdiri dari tiga komponen yang meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran dan penilaian pembelajaran (assessment).

Guru merdeka dalam berinovasi karena melalui SE Nomor 14 tahun 2019 ini guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana. Tujuan dari penyederhanaan RPP ini adalah untuk meringankan beban administratif guru dan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran (Kemdikbud, 2020: 1).

Penyederhanaan RPP ternyata tidak sesederhana itu. Guru justru kelabakan merancang RPP sederhana tersebut. Ketika tahun pelajaran 2020/2021 dimulai, belum semua guru mampu menyusun RPP yang terdiri dari tiga komponen tersebut. Sementara guru yang berusaha merancang RPP dengan komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian justru tidak memedomani Buku Saku ‘Tanya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2020.

Dalam Buku Saku ini dijelaskan bahwa komponen Tujuan Pembelajaran terdiri atas audience (A), behavior (B), Condition (C), dan Degree (D). Contohnya, Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis atau Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat.

Tujuan Pembelajaran seperti ini, pada dasarnya merupakan aplikasi dari Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 juga sudah memberikan kemerdekaan kepada guru untuk melakukan yang terbaik. Karena di dalamnya dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendididikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Mencermati Permendikbud ini, terlihat adanya ruang untuk berinovasi bagi guru dan peserta didik. Masalahnya bukanlah pada ada tidaknya ruang untuk berinovasi bagi guru dan peserta didik, tetapi lebih pada belum adanya budaya pendidik dan peserta didik dalam menindaklanjuti regulasi dan peluang yang ada. Bukannya guru tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi, tetapi guru belum memanafaatkannya secara maksimal.  

Setelah tahun pelajaran 2020/2021 berjalan sekitar sebulan lebih, mampukah guru menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana? Belum. Belum ditemukan RPP yang terdiri atas tiga komponen tersebut, belum ditemukan RPP yang disusun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh guru. Guru hanya melakukan peniruan pada RPP sebelumnya, dengan menghilangkan komponen lainnya.

Padahal tiga komponen inti ini pada dasarnya adalah inti pembelajaran itu sendiri. Sebab sebelum pembelajaran dimulai di kelas, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus tahu proses yang harus dilalui, model yang akan dipakai, metode yang digunakan dan trik yang akan manfaatkan.

Tanggung jawab guru belum berhenti sampai di sini, guru harus melakukan penilaian, apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, apakah materi dikuasai oleh siswa atau tidak. Jika tiga unsur utama ini bisa dipadukan oleh guru dengan baik, maka pembelajaran akan berlangsung membahagiakan. Guru bahagia karena materi yang disampaikannya tersaji dengan baik, siswa bahagia karena mampu menyelesaikan tugas dan latihan yang diberikan. Semua berbahagia karena tujuan tercapai.

Begitulah upaya untuk menciptakan pembelajaran yang berbahagia. Kelas menjadi ruang yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Namun itu belum terwujud karean kita masih belajar tentang merdeka belajar. Karenanya sulit untuk menemukan pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selama bertahun-tahun, waktu guru habis untuk mematuhi beragam regulasi dan menyelesaikan administrasi pembelajaran. Saat merdeka belajar dikumandangkan, guru justru menjadi gagap.

Sebagai tenaga fungsional, guru pun harus berjuang sendiri menyelamatkan dirinya, terutama dalam urusan kenaikan pangkat dan golongan. Selain menyiapkan berbagai adminstrasi, guru wajib menulis publikasi ilmiah. Bukan sebatas artikel dan makalah, tetapi bagi guru madya golongan IV/a misalnya, wajib memiliki laporan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan artikel jurnal (jurnal ilmiah). Sementara guru dengan golongan III/b misalnya, tanpa memiliki publikasi ilmiah seperti diktat, makalah, artikel populer atau buku tidak bisa naik pangkat/golongan.

Tidak semua guru mampu meneliti dan menulis publikasi ilmiah. Bagi guru yang mampu, kesulitan menyediakan waktu yang cukup. Sementara bagi ASN struktural, tidak ada kewajiban menulis makalah maupun melakukan penelitian, cukup menyediakan persyaratan adminstrasi berupa SK (surat keputusan), secara terjadwal bisa naik pangkat/golongan.

Saat ini ribuan guru di setiap daerah memilih bertahan di pangkat dan golongan yang ada. Mereka pasrah tidak beranjak dari pangkat/golongan saat ini karena tidak sempat menulis publikasi ilmiah dan menyediakan persyaratan administrasi lainnya.

Seharusnya Merdeka Belajar merupakan awal untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton, padat dan penuh belenggu. Lalu menciptakan suasana pembelajaran yang bahagia, baik bagi guru maupun bagi siswa. Namun bagaimana mungkin guru merasakan merdeka jika ia masih dibelenggu beragam aturan dan regulasi yang tidak mampu dilepaskannya.

Kiranya merdeka belajar akan bisa diwujudkan jika ada gerakan luar biasa dari guru dan semua elemen yang terkait dengan pendidikan untuk membentuk budaya baru, budaya untuk berinovasi. Seperti dikatakan Mendikbud bahwa kurikulum yang begitu padat menutup petualangan guru.

Sulit bagi guru untuk mewujudkannya karena ketika guru ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan.

Setidaknya langkah awal sudah diambil, Mendikbud sudah memberikan kesempatan untuk membuka belenggu melalui Merdeka Belajar. Namun kita baru belajar merdeka belajar

Waitlem, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...