Dilaporkan Ketua KPU ke Polda Sumbar, Oknum ASN Mengaku Dibantu Wali Kota Padang

1039
lapor
SuhaNews. Cekcok antara Ketua KPU Sumbar Amnasmen dengan salah satu oknum ASN Pemko Padang berinisial RS di check point PSBB Lubuk Peraku berbuntut panjang. RS yang mengupload foto KTP Amnasmen ke media sosialnya dilaporkan ke Polisi atas tuduhan penyebaran identitas.

“Kini pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar sedang menangani laporan tersebut, dan itu dimulai hari ini,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto dikutip dari forumsumbar.com, Rabu (20/5)

Bayu mengatakan, penyidik Ditkrimsus Polda Sumbar sudah memanggil saksi terkait pelaporan Amnasnen, Ketua KPU Sumbar terhadap akun facebook itu.

“Tadi ada pemeriksaan saksi terkait kasus pelaporan Amnasmen,” jelasnya.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan Ditkrimsus Polda Sumbar. “Ini baru sebatas pemeriksaan saksi-saksi terkait laporan tersebut,” ujar Bayu.

lapor

Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua KPU Sumbar Amnasmen didampingi oleh tiga kuasa hukumnya, Dr. Aermadepa, S.H.,M.H., Muhammad Fauzan Azim, S.H.I.,M.H. dan Poniman A., S.H.I.

Berita Terkait : Tidak ber-KTP Padang Jadi Polemik di Check Point Perbatasan

Aermadepa, membenarkan ada pemeriksaan saksi dari pihak Polda Sumbar terkait laporan pengaduan yang dibuat kliennya Sabtu (16/5/2020) lalu. “Klien kami baru saja kembali diperiksa untuk melengkapi berkas laporan yang sudah dilakukan pada Sabtu kemarin,” ujar Aermadepa.

Laporan pengaduan yang dibuat kliennya, kata Aermadepa, adalah dugaan tindak pidana kejahatan penyebaran identitas pribadi melalui media elektronik, serta pencemaran nama baik.

Aermadepa menyebut, RS dilaporkan telah melanggar Pasal 48 UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut menyebutkan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

RS juga diduga telah melanggar pasal 32 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 84 UU 23 Tahun 2006 (UU Kependudukan), Pasal 85 ayat (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Juga Pasal 26 ayat (1) UU ITE, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor : 19 Tahun 2016, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.”

Serta Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

lapor

Aermadepa menambahkan, mengingat data pribadi kliennya telah disebarluaskan oleh oknum ASN berinisial RS ini ke publik, maka hal tersebut disangsikan oleh kliennya bahwa data pribadi yang sudah tersebarluaskan itu akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, terutama kejahatan dalam bentuk penipuan online dengan menggunakan data orang lain.

“Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kini sudah tersebar luas akan membahayakan bagi klien saya, baik secara pribadi, keluarga, bahkan jabatannya sebagai ketua KPU Sumbar yang tidak beberapa lama lagi akan menghadapi Pilkada Serentak 2020,” ujar Aermadepa.

Melalui NIK yang kini sudah beredar di tengah masyarakat, para pelaku kejahatan akan mudah menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kata Aermadepa, melalui NIK orang bisa saja menggunakannya untuk mendaftarkan rekening bank secara online, kartu kredit virtual, registrasi nomor seluler dan lain-lain.

“Apakah oknum ASN penyebar identitas ketua KPU Sumbar ini tidak memahami bahwa dengan tersebarnya data pribadi orang lain akan merugikan sipemilik identitas,” ujar Aermadepa.

Aermadepa menuturkan, terlepas dari maksudnya menyebarkan identitas pribadi ketua KPU Sumbar dengan tujuan untuk mempermalukan seorang pejabat negara di media sosial dengan narasi “melawan petugas” namun akibat buruknya adalah bisa saja muncul kegaduhan terkait hasil Pilkada Sumbar nantinya.

“Bisa saja orang lain menggunakan NIK itu untuk tujuan penipuan atau yang lebih parahnya dimanfaatkan untuk tujuan politik oleh pihak-pihak dalam menghadapi sengketa pemilu,” kata Aermadepa.

Aermadepa mengatakan barangkali publik bisa menilai sendiri apa yang akan terjadi, jangankan pejabat negara, nomor NIK masyarakat biasa pun sudah begitu banyaknya dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya.

“Inilah yang kini tengah dikhawatirkan oleh klien saya, apalagi dengan menyebarkan data pribadi, video dengan narasi oleh pelaku seolah klien saya melawan petugas di tengah suasana penanggulangan COVID-19, akan merusak nama baik klien saya,” tegas Aermadepa.

Sebelumnya, sebuah video cukup viral yang terjadi di posko check poin Lubuk Paraku, Kota Padang tersebar di media sosial, yang disertai dengan foto identitas pribadi ketua KPU Sumbar dengan narasi ‘melawan petugas’ yang sengaja dilakukan oleh oknum ASN berinisial RS sempat membuat heboh netizen.

Sekalipun tindakkan yang telah dilakukan oleh RS murni tindakan kriminal dengan menyebarluaskan identitas pribadi orang lain tanpa seizin, namun pelaku mengaku tidak gentar. Bahkan ia bersikeras enggan meminta maaf ke Ketua KPU Sumbar.

Oknum ASN tersebut justru dengan lantang menyatakan bahwa kasus ini sepenuhnya sudah diserahkannya kepada Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

“Tidak apa-apa, biarkan saja (diadukan ke polisi). Saya sudah serahkan ke pak wali kota, ini kan kasus bukan saya pribadi, tapi posko. Tanya ke pak wali kota. Tidak perlu (minta maaf), biarkan saja,” kata ujar RS dikutip dari langgam.id, Senin (18/5/2020).

RS mengungkapkan kasus ini telah bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan wali kota selaku atasannya. Apakah kasus ini dilanjutkan apakah dilaporkan balik terserah pimpinannya, yaitu Mahyeldi Ansharullah.

“Nanti kalau dipanggil polisi, kalau disuruh pak wali kota saya pergi. Kalau tidak, ya tidak. Saya tentu atasan yang saya ikuti,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPBD Padang Barlius mengakui anggotanya begitu semangat bekerja di lapangan, hal itu bertujuan demi keselamatan. Namun soal memposting identitas orang di akun media sosial, ini tentu sebuah perbuatan salah.

Ia mengungkapkan anggotanya telah mengakui kesalahan. Dalam kasus ini diharapkan adanya titik terang untuk proses perdamaian. “Kita sampaikan ke pak Amnasmen bahwa di sisi itu anggota kami salah, mudah-mudahan ada perdamaian. Dia sudah mengakui kesalahannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengungkapkan pengaduan pelapor masih diproses. Karena ini laporan pengaduan, pihaknya melakukan penyelidikan kemudian ada proses dan temuan baru dibuat laporan polisi.

“Tapi dari laporan pengaduan sudah bisa diproses. Kalau laporan polisi ini jelas pidana, kalau pengadaan masyarakat masih dalam proses penyelidikan. Kalau mau mediasi, ini kan kasus dilik aduan. Pelapor ingin cabut, baru bisa,” pungkasnya.

editor : Moentjak sumber : IndekNews.com

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...