Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Era Pandemi Covid-19

dalam

Oleh: Susi Elfina Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Batusangkar), Prof. Dr. Zulmuqim, MA dan Dr. Hj. Demina, M.Pd, (Dosen Pasca Sarjana IAIN Batusangkar)

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses untuk menyiapkan manusia agar dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang unggul dan memiliki iman yang tinggi. Pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan implikasi yang berfokus pada proses pengembangan individu sesuai dengan nilai-nilai agama dan kehidupan yang dianutnya.
manajemen
Susi Elfina
Untuk mewujudkan hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan tersebut maka perlu didukung dengan beberapa hal seperti kurikulum yang adaptif, pendidikan yang profesional, sarana prasarana yang memadai serta dukungan penuh dari pemerintah dan masyrakat. Selain itu pembelajaran juga dapat memanfaatkan modul untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa (Khairiyah & Faizah, 2019) dan perlu di desain secara kreatif, menantang, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi (Munir & Sholehah, 2019).

Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang paling istimewa bagi dunia pendidikan khususnya bagi satuan pendidikan. Akibat pandemi Covid-19 yang telah membangun kemampuan  tata kelola satuan pendidikan yang ada.  Berbagai aktivitas satuan pendidikan dari mulai perencanaan sekolah, kurikulum darurat, pola dan strategi pembelajaran, hingga pembiayaan, saat ini mengalami hambatan. Situasi ini tentu akan sangat berdampak besar terhadap kualitas keluaran (output) dari setiap satuan pendidikan. Padahal, kualitas lulusan tersebut merupakan refleksi dari masukan (input) maupun proses pendidikan.

Belum ada kepastian kapan pandemi Covid 19 ini akan berakhir. Jika kita hanya berdiam diri dan menyalahkan situasi yang ada, maka kita tidak akan mampu menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk melakukan inovasi. Akibat dari pandemi ini memiliki keuntungan, yakni memaksa kita untuk berfikir, kreatif dan inovatif.

BACA JUGA  90 Juta CSR Bank Nagari Untuk Pendidikan di Solsel

Oleh karena itu setiap satuan pendidikan juga perlu mempersiapkan hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di masa pandemi. Salah satu yang menjadi isu paling sentral hingga saat ini adalah tentang fasilitas dan efektivitas pembelajaran daring (dalam jaringan).

Yang Menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, diantaranya: Pertama, kepemilikan smartphone dan dukungan kuota internet diantara para siswa yang tidak merata.  Kedua, pemerataan jaringan internet yang belum optimal. Ketiga, proses pembelajaran daring yang masih mengalami banyak kekurangan, terutama dalam hal efektivitas materi dan keterbatasan interaksi antara guru dan siswa.

Orang tua siswa hampir 95% berharap anak-anaknya bisa belajar tatap muka kembali karena orang tua mengalami kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesulitan yang dialami oleh para orang tua tersebut antara lain disebabkan oleh pelajaran yang terlalu sulit dan tidak mudah untuk dipahami, kesulitan mengatur waktu membimbing belajar anak karena orang tua memiliki aktivitas atau pekerjaan, anak susah diatur, dan mereka juga susah diajak belajar karena mengalami kebosanan.

Strategi yang  dapat menjadi solusi adalah dengan mengaktualisasikan tiga pilar Manajemen Berbasis sekolah, yaitu perencanaan sekolah atau program sekolah di saat pandemi melalui RKS/RKAS (Rencana Kerja SEkolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Rencana tersebut harus benar-benar menjadi perhatian utama bagi satuan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat,  terutama yang berkaitan dengan belajar dari rumah baik secara daring ataupun luring.

Untuk itu, segenap satuan pendidikan harus menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan secara terus-menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai, sekalipun dalam masa pandemi seperti hari ini. Hal ini mengingat pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder madrasah.

BACA JUGA  Matangkan Persiapan UN, MAN 2 Solok Gelar Gladi Resik

Implementasi MBS Saat Pandemi Covid-19 prinsip-prinsip MBS saat pandemi sebenarnya tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan pendidikan, mengingat covid-19 ini masuk ke dalam kategori Bencana Nasional. Kebijakan pemerintah ini berdampak langsung terhadap kegiatan yang bersifat komunal atau yang menghimpun orang banyak dalam suatu tempat. Konsekuensinya, sekolah menjadi salah satu institusi yang diliburkan sehingga peserta didik melakukan proses pembelajaran dari rumah.

Meskipun demikian, kualitas sebuah satuan pendidikan mau tidak mau harus tetap menjadi isu yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, Sallis (2005:1) mengungkapkan “quality is at the top of most agendas and improving quality is probably the most important task facing any institution. Kualitas adalah bagian penting dari seluruh agenda dalam organisasi dan meningkatkan kualitas adalah tugas yang paling penting yang dihadapi institusi manapun.

Untuk itu, meskipun secara faktual cukup berat, setiap satuan pendidikan harus tetap merespon dan menemukan solusi kreatif untuk menjalankan MBS sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan peserta didik. Untuk itu, sejatinya MBS memiliki peluang untuk diterapkan oleh masing-masing sekolah dengan beberapa penyesuaian (adjustment).

Dari sisi konsep, manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar terhadap sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan terhadap sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya).

BACA JUGA  Kemenag Padang Pariaman Selenggarakan Seminar Profesionalitas Guru Madrasah dan Pelantikan Pengurus MGMP MTs

Kunci utama dari konsep MBS adalah otonomi dan partisipasi. Dalam konteks pembelajaran di masa pandemi melalui BDR, siswa didorong untuk lebih independen dan fleksibel dalam belajar.  Mereka dapat memanfaatkan berbagai sumber-sumber informasi dan pengetahuan untuk proses belajar. Mereka juga bisa mengeksplorasi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Dalam hal ini, para guru berperan untuk membantu setiap siswa selama BDR untuk mengaktualkan potensi yang dimilikinya. Mereka lebih banyak berfungsi sebagai tutor, fasilitator, resource linkers, dan sejenisnya.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada.

REFERENSI

Permendikbud No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Permendikbud  Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat

Sallis, E. 2005. Total Quality Management in Education. London: Kogan Page Limited.

Tulisan Susi Elfina lainnya :

Facebook Comments

loading...